Aksi demo duduk bersama yang
berlangsung sejak 8 November 2017 di Islamabad, Pakistan berlanjut dengan
kericuhan akibat bentrok antara demonstran dengan pihak keamanan. Bentrok
terjadi sejak hari Sabtu pagi (25/11) ketika pihak keamanan berupaya
membubarkan para demonstran yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 2000 orang
di perempatan Faizabad dan dianggap mengganggu jalur lalu lintas dan aktivitas
antara Rawalpindi dan Islamabad.
Demonstrasi dipimpin oleh Khadim
Hussain Rizvi, seorang ulama Pakistan dan pemimpin partai Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, dengan
tuntutan bermula atas amandemen sumpah Khatm-i-Nabuwwat dalam amandemen
undang-undang pemilihan umum (Election Act 2017) ─ yang sebelumnya dinyatakan
sebagai 'kesalahan administrasi' dan dianggap melunak bagi Ahmadiyah, Lahori, dan Qadiani yang telah
ditetapkan oleh pemerintah sebagai kepercayaan non-Islam.
Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC)
telah menangguhkan penerapan Undang-Undang Pemilu 2017 pada pertengahan
November.
Aksi
ini kemudian berlanjut ditujukan untuk menurunkan dan memberikan hukuman kepada
Menteri Hukum dan Keadilan, Zahid Hamid yang dianggap bertanggungjawab atas
perubahan undang-undang tersebut, dengan kata lain telah melakukan penistaan
terhadap agama. Aksi ini diikuti oleh beberapa organisasi massa diantaranya: Tehreek-i-Khatm-i-Nabuwwat, Tehreek-i-Labaik Ya
Rasool Allah (TLY) and the Sunni Tehreek Pakistan (ST).
Beberapa
upaya diskusi dilakukan untuk membubarkan massa. Bahkan upaya ini juga
menyebabkan perlakuan kekerasan oleh pihak demonstran kepada pelaku diskusi
baik dari parlemen maupun pihak keamanan.
![]() |
| Bentrok Faizabad (Sumber: Dawn) |
Korban
meninggal, sampai dengan hari Ahad sore (26/11) diberitakan sebanyak enam orang
diduga termasuk satu orang polisi, serta mengakibatkan sekitar 200 orang
luka-luka. Dengan lebih dari 400 orang ditahan karena dianggap memancing
suasana. Aksi diwarnai dengan peluru karet, gas air mata, serta pentungan oleh
pihak keamanan yang dihadapi dengan pembakaran ban, kendaraan pihak keamanan,
serta kekerasan terhadap polisi yang dilakukan oleh demonstran.
Kurang
lebih 8,500 personil polisi elit dan paramiliter
telah diterjunkan untuk turun tangan menangani aksi ini termasuk
sekitar 1000 Rangers Punjab dibawah pimpinan DG Maj Gen Azhar Naveed untuk turun di barisan depan
menghadapi para demonstran dan menghentikan aksi Faizabad dalam kurun waktu
sepekan sejak 26 November, yaitu sampai dengan 3 Desember 2017. Sementara ini,
pihak keamanan diharapkan dapat menahan kekuatan untuk mengurangi jumlah korban
jiwa.
Amandemen Khatm-i-Nabuwwat
Amandemen
yang menjadi permasalahan adalah diubahnya kata-kata dalam Form-A sumpah kandidat calon legislatif, yaitu "Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh: saya meyakini" dihapuskan dan menyisakan "Saya meyakini".
Serta Bagian 7B dan 7C tentang Tata Perilaku Pemilu, 2002, yang berkaitan dengan status Ahmadiyah, juga telah dihilangkan dalam UU Pemilu 2017. Bagian 7B menyatakan bahwa status Ahmadiyah akan tetap seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi Pakistan, sementara Bagian 7C menyatakan bahwa jika kepercayaan pemilih yang terdaftar berlawanan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, mereka harus menandatangani sebuah deklarasi yang menyatakan demikian, jika tidak, maka nama mereka akan dihapus dari daftar pemilih gabungan dan ditambahkan ke daftar tambahan pemilih di daerah pemilihan yang sama dengan non-Muslim.
![]() |
| Sumpah Kandidat Caleg - Lama (Sumber: dailypakistan) |
![]() |
| Sumpah Kandidat Caleg - Amandemen (Sumber: dailypakistan) |
Serta Bagian 7B dan 7C tentang Tata Perilaku Pemilu, 2002, yang berkaitan dengan status Ahmadiyah, juga telah dihilangkan dalam UU Pemilu 2017. Bagian 7B menyatakan bahwa status Ahmadiyah akan tetap seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi Pakistan, sementara Bagian 7C menyatakan bahwa jika kepercayaan pemilih yang terdaftar berlawanan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, mereka harus menandatangani sebuah deklarasi yang menyatakan demikian, jika tidak, maka nama mereka akan dihapus dari daftar pemilih gabungan dan ditambahkan ke daftar tambahan pemilih di daerah pemilihan yang sama dengan non-Muslim.
Pemblokiran
Media Sosial
Untuk mengantisipasi terjadinya
kekeruhan di media sosial terkait sentimen keagamaan akibat unggahan pelaku
demo, pemerintah Pakistan melalui PEMRA (Pakistan
Electronic Media Regulatory Authority) dan PTA (the Pakistan Telecommunication
Authority) memblokir Facebook, Twitter, Instagram dan juga Youtube sejak
hari Sabtu sore. Pemblokiran juga dilakukan kepada beberapa situs lokal dan
stasiun televisi termasuk akses streaming berita nasional. Pemberitaan secara
langsung yang dilakukan media dianggap menghambat operasi keamanan di lokasi.
Setelah pertemuan terbatas Kepala
Staf Angkatan Darat Qamar Jawed Bajwa dengan Perdana Menteri Shahid Khaqan
Abbasi, serta Menteri Dalam Negeri Ahsan Iqbal dan Direktur Jenderal (Dirjen)
Inter-Services Intelijen Naveed Mukhtar, beberapa media swasta dan nasional,
serta media social yang diblokir diizinkan kembali untuk diakses pada Ahad
malam. Dengan catatan bagi media untuk melakukan pemberitaan langsung dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pemberitaan terhadap
kekerasan.
Aksi yang Meluas, Libur Setempat dan Tertutupnya Akses
Aksi dukungan semakin meluas ke Lahore,
Peshawar, Gujranwala, Faisalabad, dan Karachi, sehingga ditetapkan libur dua
hari pada Senin dan Selasa depan di Provinsi Punjab untuk sekolah-sekolah dan
institusi pendidikan. Hal ini juga diikuti pemerintah ibukota Islamabad. Kampus
International Islamic University Islamabad juga menerapkan libur terkait hal
ini disebabkan akses mahasiswa yang berdomisili di sekitaran Rawalpindi
tertutup untuk memasuki kota Islamabad.
Tidak hanya aktivitas sekolah dan
perkantoran yang terganggu dengan adanya bentrok ini, termasuk juga aktivitas
pengiriman hasil produksi dari daerah di luar Islamabad serta pernikahan yang
menggunakan fasilitas aula atau hotel di sekitaran Murree Road dan Faizabad.
Bahkan pengunjung dari luar Islamabad terpaksa tertahan di daerah aman sekitar
Rawalpindi atau kembali ke desitinasi semula karena tertutupnya akses. Tidak
hanya itu, kejadian tak terduga juga menimbulkan korban akibat ambulan tidak
dapat menuju rumah sakit tepat pada waktunya.
Zahid Hamid diberitakan bermaksud
mengundurkam diri dalam waktu dekat menyusul aksi yang berlangsung.
Penistaan Agama di Pakistan
Permasalahan dan kasus terkait
penistaan agama merupakan hal yang sangat sensitif di Negara Republik Islam
Pakistan. Pelaku penistaan agama bisa mendapatkan hukuman penjara sampai dengan
hukuman mati, atau kalau tidak mendapat hukum resmi, bisa saja mendapat
serangan dari masyarakat yang merasa tidak puas.
Kejadian yang cukup serius terjadi
di awal tahun 2011, dimana seorang gubernur Punjab saat itu Salman Taseer
ditembak mati oleh pengawalnya sendiri di sela kunjungannya ke Kohsar Market,
Islamabad karena ketidaksetujuannya terhadap undang-undang penistaan agama di
Pakistan. Pengawal ini, Malik Mumtaz Qadri, kemudian dijatuhi hukuman mati pada
Februari 2016 dan ditetapkan oleh sebagian masyarakat Pakistan sebagai syahid.
Ghirah Agama
Ghirah dalam agama adalah sesuatu
yang penting untuk menjaga keshalihan hati serta menjadi konsekuensi iman dan
cinta. Akan tetapi, ghirah ini juga jangan sampai dijadikan alasan untuk
berbuat kedzaliman terhadap sesama muslim. Semoga Allah menjaga kita berada
dalam ghirah membela agamaNya.
Dan apabila Ghirah telah tak ada lagi, ucapkanlah
takbir empat kali ke dalam tubuh ummat Islam itu. Kocongkan kain kafannya lalu
masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan. (Buya Hamka)
AhB, 26 November 2017
Sumber berita: Dawn, Dunyanews,
Geonews, Tribune, Al Jazeera, BBC




Komentar
Posting Komentar