Langsung ke konten utama

Islamabad Bersaksi dan Ghirah Agama

Aksi demo duduk bersama yang berlangsung sejak 8 November 2017 di Islamabad, Pakistan berlanjut dengan kericuhan akibat bentrok antara demonstran dengan pihak keamanan. Bentrok terjadi sejak hari Sabtu pagi (25/11) ketika pihak keamanan berupaya membubarkan para demonstran yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 2000 orang di perempatan Faizabad dan dianggap mengganggu jalur lalu lintas dan aktivitas antara Rawalpindi dan Islamabad.

Demonstrasi dipimpin oleh Khadim Hussain Rizvi, seorang ulama Pakistan dan pemimpin partai Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah, dengan tuntutan bermula atas amandemen sumpah Khatm-i-Nabuwwat dalam amandemen undang-undang pemilihan umum (Election Act 2017) ─ yang sebelumnya dinyatakan sebagai 'kesalahan administrasi' dan dianggap melunak bagi Ahmadiyah, Lahori, dan Qadiani yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai kepercayaan non-Islam.

Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) telah menangguhkan penerapan Undang-Undang Pemilu 2017 pada pertengahan November.

Aksi ini kemudian berlanjut ditujukan untuk menurunkan dan memberikan hukuman kepada Menteri Hukum dan Keadilan, Zahid Hamid yang dianggap bertanggungjawab atas perubahan undang-undang tersebut, dengan kata lain telah melakukan penistaan terhadap agama. Aksi ini diikuti oleh beberapa organisasi massa diantaranya: Tehreek-i-Khatm-i-Nabuwwat, Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah (TLY) and the Sunni Tehreek Pakistan (ST).

Beberapa upaya diskusi dilakukan untuk membubarkan massa. Bahkan upaya ini juga menyebabkan perlakuan kekerasan oleh pihak demonstran kepada pelaku diskusi baik dari parlemen maupun pihak keamanan.

Bentrok Faizabad (Sumber: Dawn)

Korban meninggal, sampai dengan hari Ahad sore (26/11) diberitakan sebanyak enam orang diduga termasuk satu orang polisi, serta mengakibatkan sekitar 200 orang luka-luka. Dengan lebih dari 400 orang ditahan karena dianggap memancing suasana. Aksi diwarnai dengan peluru karet, gas air mata, serta pentungan oleh pihak keamanan yang dihadapi dengan pembakaran ban, kendaraan pihak keamanan, serta kekerasan terhadap polisi yang dilakukan oleh demonstran.

Kurang lebih 8,500 personil polisi elit dan paramiliter telah diterjunkan untuk turun tangan menangani aksi ini termasuk sekitar 1000 Rangers Punjab dibawah pimpinan DG Maj Gen Azhar Naveed untuk turun di barisan depan menghadapi para demonstran dan menghentikan aksi Faizabad dalam kurun waktu sepekan sejak 26 November, yaitu sampai dengan 3 Desember 2017. Sementara ini, pihak keamanan diharapkan dapat menahan kekuatan untuk mengurangi jumlah korban jiwa.

Amandemen Khatm-i-Nabuwwat

Amandemen yang menjadi permasalahan adalah diubahnya kata-kata dalam Form-A sumpah kandidat calon legislatif, yaitu "Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh: saya meyakini" dihapuskan dan menyisakan "Saya meyakini". 

Sumpah Kandidat Caleg - Lama (Sumber: dailypakistan) 


Sumpah Kandidat Caleg - Amandemen (Sumber: dailypakistan)

Serta Bagian 7B dan 7C tentang Tata Perilaku Pemilu, 2002, yang berkaitan dengan status Ahmadiyah, juga telah dihilangkan dalam UU Pemilu 2017. Bagian 7B menyatakan bahwa status Ahmadiyah akan tetap seperti yang dinyatakan dalam Konstitusi Pakistan, sementara Bagian 7C menyatakan bahwa jika kepercayaan pemilih yang terdaftar berlawanan dengan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, mereka harus menandatangani sebuah deklarasi yang menyatakan demikian, jika tidak, maka nama mereka akan dihapus dari daftar pemilih gabungan dan ditambahkan ke daftar tambahan pemilih di daerah pemilihan yang sama dengan non-Muslim.

Pemblokiran Media Sosial

Untuk mengantisipasi terjadinya kekeruhan di media sosial terkait sentimen keagamaan akibat unggahan pelaku demo, pemerintah Pakistan melalui PEMRA (Pakistan Electronic Media Regulatory Authority) dan PTA (the Pakistan Telecommunication Authority) memblokir Facebook, Twitter, Instagram dan juga Youtube sejak hari Sabtu sore. Pemblokiran juga dilakukan kepada beberapa situs lokal dan stasiun televisi termasuk akses streaming berita nasional. Pemberitaan secara langsung yang dilakukan media dianggap menghambat operasi keamanan di lokasi.

Setelah pertemuan terbatas Kepala Staf Angkatan Darat Qamar Jawed Bajwa dengan Perdana Menteri Shahid Khaqan Abbasi, serta Menteri Dalam Negeri Ahsan Iqbal dan Direktur Jenderal (Dirjen) Inter-Services Intelijen Naveed Mukhtar, beberapa media swasta dan nasional, serta media social yang diblokir diizinkan kembali untuk diakses pada Ahad malam. Dengan catatan bagi media untuk melakukan pemberitaan langsung dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pemberitaan terhadap kekerasan.

Aksi yang Meluas, Libur Setempat dan Tertutupnya Akses

Aksi dukungan semakin meluas ke Lahore, Peshawar, Gujranwala, Faisalabad, dan Karachi, sehingga ditetapkan libur dua hari pada Senin dan Selasa depan di Provinsi Punjab untuk sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Hal ini juga diikuti pemerintah ibukota Islamabad. Kampus International Islamic University Islamabad juga menerapkan libur terkait hal ini disebabkan akses mahasiswa yang berdomisili di sekitaran Rawalpindi tertutup untuk memasuki kota Islamabad.

IIUI diliburkan

Tidak hanya aktivitas sekolah dan perkantoran yang terganggu dengan adanya bentrok ini, termasuk juga aktivitas pengiriman hasil produksi dari daerah di luar Islamabad serta pernikahan yang menggunakan fasilitas aula atau hotel di sekitaran Murree Road dan Faizabad. Bahkan pengunjung dari luar Islamabad terpaksa tertahan di daerah aman sekitar Rawalpindi atau kembali ke desitinasi semula karena tertutupnya akses. Tidak hanya itu, kejadian tak terduga juga menimbulkan korban akibat ambulan tidak dapat menuju rumah sakit tepat pada waktunya.

Zahid Hamid diberitakan bermaksud mengundurkam diri dalam waktu dekat menyusul aksi yang berlangsung.

Penistaan Agama di Pakistan

Permasalahan dan kasus terkait penistaan agama merupakan hal yang sangat sensitif di Negara Republik Islam Pakistan. Pelaku penistaan agama bisa mendapatkan hukuman penjara sampai dengan hukuman mati, atau kalau tidak mendapat hukum resmi, bisa saja mendapat serangan dari masyarakat yang merasa tidak puas.

Kejadian yang cukup serius terjadi di awal tahun 2011, dimana seorang gubernur Punjab saat itu Salman Taseer ditembak mati oleh pengawalnya sendiri di sela kunjungannya ke Kohsar Market, Islamabad karena ketidaksetujuannya terhadap undang-undang penistaan agama di Pakistan. Pengawal ini, Malik Mumtaz Qadri, kemudian dijatuhi hukuman mati pada Februari 2016 dan ditetapkan oleh sebagian masyarakat Pakistan sebagai syahid.

Ghirah Agama

Ghirah dalam agama adalah sesuatu yang penting untuk menjaga keshalihan hati serta menjadi konsekuensi iman dan cinta. Akan tetapi, ghirah ini juga jangan sampai dijadikan alasan untuk berbuat kedzaliman terhadap sesama muslim. Semoga Allah menjaga kita berada dalam ghirah membela agamaNya.

Dan apabila Ghirah telah tak ada lagi, ucapkanlah takbir empat kali ke dalam tubuh ummat Islam itu. Kocongkan kain kafannya lalu masukkan ke dalam keranda dan hantarkan ke kuburan. (Buya Hamka)


AhB, 26 November 2017

Sumber berita: Dawn, Dunyanews, Geonews, Tribune, Al Jazeera, BBC

Komentar

Paling Populer

Cara PKS Mengatasi Masalah )I( by Mahfudz Siddiq

Tidak seperti dugaan sebagian pengamat bahwa munculnya kasus penangkapan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) akan membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhenti, setidaknya, untuk sementara. Faktanya, PKS justru bergerak lebih cepat. Bagaimana cara PKS melewati masalah? Berikut ini Mahfudz Siddiq membeberkannya dalam kulwit #carakami: 1- saat terima kabar kasus LHI, hari itu kami himpun semua info. Trmsk klarifikasi langsung dari LHI, Presiden PKS. #carakami 2- ini prinsip "memahami persoalan adl setengah dari solusi". Lalu hari itu juga para pimpinan PKS musyawarah, trmsk LHI. #carakami 3- orientasi musyawarah kami adalah menjaga kebaikan bersama, dan meminimalkan kerusakan yg bisa timbul. Kesadaran kolektivitas. #carakami 4- kami dpt info kasus LHI akan dikembangkan sdmkn rupa. Ada nuansa politik & hukum. Ya, politik mmg kompetisi dan pertarungan. #carakami 5- sikap kami: tdk akan biarkan siapapun siapkan lorong panjang untuk PKS. Kami hrs sgr ambil ke...

Belajar Dari Kasus Hukum Misbakhun, Menengok Kasus Ustad Luthfi Hasan Ishaq

Jika ingin tahu betapa jahatnya konspirasi politik, maka bertanyalah pada MISBAKHUN. Jika ingin tahu betapa dahsyatnya fitnah dan propaganda media, maka bertanyalah pada MISBAKHUN. Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Misbakhun adalah korban kriminalisasi politik dan konspirasi media. Perjuanganya dalam mengungkap skandal CENTURY (pansus century) yang melibatkan penguasa telah mengantarnya kedalam penjara pada 26 April 2010 silam. Dia dilaporkan oleh Staf Kepresidenan Andi Arif atas dugaan penggunaan LC fiktif. Saat itu Misbakhun dituntut 8tahun penjara. Disaat banyak telunjuk menghakimi dirinya dengan tuduhan korupsi, disaat makian dan sumpah serapah datang bertubi-tubi, maka pada saat itu juga Misbakhun mencoba bangkit berjuang, dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan apa yang orang-orang dituduhkan. Dalam terali besi dia terus berjuang menuntut keadilan yang telah dirampas penguasa, melawan tekanan-tekanan politik yang semena-mena. Dengan ber...

Recovery PKS vs Recovery Partai Demokrat

Tulisan seorang akademisi di kotanya Jokowi, "Mendengarkan pidato penyelamatan partai demokrat malam ini, terasa sekali bedanya dgn PKS. Demokrat dan PKS sama-sama mengalami prahara, tapi strategi penanganannya jauh berbeda. Jika Demokrat kerisauan elit partai atas turunnya elektabilitas mendesak sBY segera turun tangan, di PKS pemicu penyelamatan lebih berat lagi dengan adanya konspirasi tirani kekuasaan.. Jika Demokrat butuh waktu berbulan-bulan utk mengambil keputusan penyelamatan yg juga masih menggantung, PKS cuma butuh waktu 2 hari utk recovery dan berlari kembali dengan semangat menggunung.. Jika di Demokrat Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat yg juga merangkap sbg Presiden RI terpaksa harus turun gunung menyelesaikan kemelut, di PKS cukup dengan Sekjen Partai yg rela melepas jabatannya utk berjibaku membakar semangat kader dan membuat publik salut.. Jika Demokrat butuh 8 langkah teknis sbg strategi (ini bahkan lebih dari jatah nomor...