Langsung ke konten utama

Perkuat Daya Beli Rakyat, PKS Dorong Pemerintah Turunkan Harga BBM Premium


JAKARTA (21/9) - Inflasi perekonomian nasional saat ini cukup tinggi akibat pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung. Untuk menguatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi demikian, kebijakan menurunkan harga BBM premium perlu dipertimbangkan pemerintah. 

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup (Ekuintek dan LH) Memed Sosiawan menyatakan, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi paling bijak. 

“Di Munas PKS kemarin Presiden PKS telah menyerukan agar pemerintah memprioritaskan kebijakan penguatan daya beli masyarakat yang akhir-akhir ini terus menurun. Mempertimbangkan harga minyak internasional yang jatuh dan inflasi nasional yang cukup tinggi, opsi menurunkan harga BBM premium bisa jadi opsi,” ujar Memed di Kantor DPP PKS, MD Building, Jl TB Simatupang, Jakarta, Senin (21/9).

Memed mengatakan, dalam Munas kemarin Presiden PKS sempat menawarkan kebijakan cash transfer untuk melindungi daya beli masyarakat yang tergerus. Dia menambahkan, cara lain untuk meningkatkan daya beli rakyat selain dengan cash transfer adalah dengan menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. 

“Ini cara paling cepat dan cukup efektif mengurangi beban masyarakat. Itu usulan yang bagus. Tapi sepertinya tidak mudah karena ada hambatan likuiditas yang dialami pemerintah saat ini," imbuh Memed. 

Dia juga mengatakan, penguatan daya beli masyarakat sangat krusial karena berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Maret 2015, terjadi kenaikan angka kemiskinan, yaitu sebanyak 860.000 masyarakat miskin. 

“Jumlah orang miskin meningkat signifikan. Ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah, harus ada respon cepat!” tegasnya. 

Studi LPEM FEUI menyebutkan, setiap penurunan harga BBM premium 5 persen atau RP 400 per liter diperkirakan akan menyelamatkan 165 ribu rakyat miskin. “Dengan merujuk studi tersebut, kalau pemerintah turunkan sebesar Rp 2.000 per liter saja, akan membantu mengurangi angka kemiskinan sekitar 825 ribu jiwa. Ini opsi yang perlu dicoba,”ujar politisi PKS asal Jawa Timur ini. 

Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak tersebut mencapai 46,22%. 

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami penurunan sebesar minus 1,07%, dari target penerimaan sebesar Rp 604.712,33 triliun. Realisasi penerimaannya pun sebesar Rp 598.270,63 triliun.[]
Label:

Komentar

Posting Komentar

Paling Populer

Cara PKS Mengatasi Masalah )I( by Mahfudz Siddiq

Tidak seperti dugaan sebagian pengamat bahwa munculnya kasus penangkapan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) akan membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhenti, setidaknya, untuk sementara. Faktanya, PKS justru bergerak lebih cepat. Bagaimana cara PKS melewati masalah? Berikut ini Mahfudz Siddiq membeberkannya dalam kulwit #carakami: 1- saat terima kabar kasus LHI, hari itu kami himpun semua info. Trmsk klarifikasi langsung dari LHI, Presiden PKS. #carakami 2- ini prinsip "memahami persoalan adl setengah dari solusi". Lalu hari itu juga para pimpinan PKS musyawarah, trmsk LHI. #carakami 3- orientasi musyawarah kami adalah menjaga kebaikan bersama, dan meminimalkan kerusakan yg bisa timbul. Kesadaran kolektivitas. #carakami 4- kami dpt info kasus LHI akan dikembangkan sdmkn rupa. Ada nuansa politik & hukum. Ya, politik mmg kompetisi dan pertarungan. #carakami 5- sikap kami: tdk akan biarkan siapapun siapkan lorong panjang untuk PKS. Kami hrs sgr ambil ke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belajar Dari Kasus Hukum Misbakhun, Menengok Kasus Ustad Luthfi Hasan Ishaq

Jika ingin tahu betapa jahatnya konspirasi politik, maka bertanyalah pada MISBAKHUN. Jika ingin tahu betapa dahsyatnya fitnah dan propaganda media, maka bertanyalah pada MISBAKHUN. Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Misbakhun adalah korban kriminalisasi politik dan konspirasi media. Perjuanganya dalam mengungkap skandal CENTURY (pansus century) yang melibatkan penguasa telah mengantarnya kedalam penjara pada 26 April 2010 silam. Dia dilaporkan oleh Staf Kepresidenan Andi Arif atas dugaan penggunaan LC fiktif. Saat itu Misbakhun dituntut 8tahun penjara. Disaat banyak telunjuk menghakimi dirinya dengan tuduhan korupsi, disaat makian dan sumpah serapah datang bertubi-tubi, maka pada saat itu juga Misbakhun mencoba bangkit berjuang, dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan apa yang orang-orang dituduhkan. Dalam terali besi dia terus berjuang menuntut keadilan yang telah dirampas penguasa, melawan tekanan-tekanan politik yang semena-mena. Dengan ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Recovery PKS vs Recovery Partai Demokrat

Tulisan seorang akademisi di kotanya Jokowi, "Mendengarkan pidato penyelamatan partai demokrat malam ini, terasa sekali bedanya dgn PKS. Demokrat dan PKS sama-sama mengalami prahara, tapi strategi penanganannya jauh berbeda. Jika Demokrat kerisauan elit partai atas turunnya elektabilitas mendesak sBY segera turun tangan, di PKS pemicu penyelamatan lebih berat lagi dengan adanya konspirasi tirani kekuasaan.. Jika Demokrat butuh waktu berbulan-bulan utk mengambil keputusan penyelamatan yg juga masih menggantung, PKS cuma butuh waktu 2 hari utk recovery dan berlari kembali dengan semangat menggunung.. Jika di Demokrat Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat yg juga merangkap sbg Presiden RI terpaksa harus turun gunung menyelesaikan kemelut, di PKS cukup dengan Sekjen Partai yg rela melepas jabatannya utk berjibaku membakar semangat kader dan membuat publik salut.. Jika Demokrat butuh 8 langkah teknis sbg strategi (ini bahkan lebih dari jatah nomor...
Posting Komentar
Baca selengkapnya