Langsung ke konten utama

Pernyataan Sikap DPP PKS tentang Rencana Pemindahan Kedutaan AS ke Yerusalem

Pada tanggal 6 Desember 2017 Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang mengakui Yerusalem (Al-Quds) sebagai Ibukota Israel dan rencananya melakukan pemindahan Kedutaan Besar AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem (Al-Quds). Tindakan ini telah ditolak keras oleh mayoritas negara-negara dunia (128 negara / 75 persen anggota PBB) dalam sidang darurat Majelis Umum PBB (21/12/2017), tetapi Trump mengabaikan suara PBB tersebut dan terus melanjutkan keputusannya.
Congkaknya pernyataan Trump ini telah meningkatkan ekskalasi konflik antara Israel dan Palestina, diantaranya terlihat dalam tindakan-tindakan represif Israel terhadap warga Palestina termasuk dalam peristiwa “Great Return March”. Keputusan sepihak Trump tersebut sejalan dengan arogansi tak berujung Israel dalam melakukan penghinaan, perampasan dan pendudukan terhadap kedaulatan Palestina.
Sebagaimana diketahui, penjajah Israel telah mengusir rakyat Palestina secara semena-mena pada tanggal 15 Mei 1948 yang kemudian disebut sebagai peristiwa tragedi Nakba. Maka, ketika Donald Trump berencana memindahkan kedutaan besar AS menjelang peringatan 70 tahun dari tragedi Nakba, sesungguhnya Pemerintahan Trump telah menambah bencana kemanusiaan di Palestina.
Arogansi Trump di atas berpotensi mendorong provokasi beberapa hal: Pertama, penduduk Palestina yang berada di Yerusalem akan teralienasi. Kedua, menjadi penguat bagi rencana zionis Israel meruntuhkan Masjidil Al-Aqsa. Ketiga, langkah ini akan membuka gelombang arus migrasi Yahudi global ke wilayah Palestina.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) menyatakan sikap sebagai berikut:
  1. Mengutuk keras keputusan Pemerintahan Trump yang tetap mengabaikan Keputusan Majelis Umum PBB sehingga menurunkan kredibilitas PBB sebagai lembaga pemelihara perdamaian dunia. Langkah ini telah mencoreng dan merusak tatanan hubungan internasional dan berpotensi menimbulkan konflik baru di kawasan Timur Tengah. Karena itu, PKS menuntut keras Pemerintahan Trump untuk mendengar aspirasi masyarakat internasional dengan segera membatalkan rencana pemindahan kedutaan besarnya.
  2. Mengharapkan kepada PBB untuk segera menyikapi arogansi Pemerintahan Trump dalam keputusan pemindahan kedutaan besarnya, mengingat mayoritas anggota PBB telah menolak pada voting tanggal 21 Desember 2017 termasuk di antaranya 4 negara yang memiliki hak veto.
  3. Mendukung usaha Pemerintah Republik Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan hak penguasaan atas kota Yerusalem (Al-Quds) sebagai Ibukota Palestina. PKS juga mengharapkan adanya peran diplomasi yang optimal untuk mengajak negara-negara internasional dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
  4. Mengajak seluruh elemen bangsa Indonesia untuk melakukan aksi nyata terhadap keputusan Pemerintahan Trump terkait Yerusalem (Al-Quds), berupa (1) penyebaran informasi sesungguhnya tentang kebiadaban Zionis Israel dan penderitaan rakyat Palestina, (2) menyemarakkan edukasi terkait keistimewaan kota bersejarah Al-Quds, dan (3) melakukan gerakan sosio-kultural yang serius (serious socio-cultural movement), seperti boikot produk Israel.
Demikian pernyataan sikap ini. Kami menegaskan bahwa persoalan Yerusalem (Al-Quds) sebagai Ibukota Palestina tidak bisa ditawar-tawar, karena Al-Quds adalah ambang batas umat Islam di seluruh dunia.
Jakarta, 9 Mei 2018

Presiden Partai Keadilan Sejahtera,

 Mohamad Sohibul Iman, Ph.D









Label:

Komentar

Posting Komentar

Paling Populer

Cara PKS Mengatasi Masalah )I( by Mahfudz Siddiq

Tidak seperti dugaan sebagian pengamat bahwa munculnya kasus penangkapan Luthfi Hasan Ishaq (LHI) akan membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhenti, setidaknya, untuk sementara. Faktanya, PKS justru bergerak lebih cepat. Bagaimana cara PKS melewati masalah? Berikut ini Mahfudz Siddiq membeberkannya dalam kulwit #carakami: 1- saat terima kabar kasus LHI, hari itu kami himpun semua info. Trmsk klarifikasi langsung dari LHI, Presiden PKS. #carakami 2- ini prinsip "memahami persoalan adl setengah dari solusi". Lalu hari itu juga para pimpinan PKS musyawarah, trmsk LHI. #carakami 3- orientasi musyawarah kami adalah menjaga kebaikan bersama, dan meminimalkan kerusakan yg bisa timbul. Kesadaran kolektivitas. #carakami 4- kami dpt info kasus LHI akan dikembangkan sdmkn rupa. Ada nuansa politik & hukum. Ya, politik mmg kompetisi dan pertarungan. #carakami 5- sikap kami: tdk akan biarkan siapapun siapkan lorong panjang untuk PKS. Kami hrs sgr ambil ke...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Belajar Dari Kasus Hukum Misbakhun, Menengok Kasus Ustad Luthfi Hasan Ishaq

Jika ingin tahu betapa jahatnya konspirasi politik, maka bertanyalah pada MISBAKHUN. Jika ingin tahu betapa dahsyatnya fitnah dan propaganda media, maka bertanyalah pada MISBAKHUN. Mantan anggota DPR dari Fraksi PKS Misbakhun adalah korban kriminalisasi politik dan konspirasi media. Perjuanganya dalam mengungkap skandal CENTURY (pansus century) yang melibatkan penguasa telah mengantarnya kedalam penjara pada 26 April 2010 silam. Dia dilaporkan oleh Staf Kepresidenan Andi Arif atas dugaan penggunaan LC fiktif. Saat itu Misbakhun dituntut 8tahun penjara. Disaat banyak telunjuk menghakimi dirinya dengan tuduhan korupsi, disaat makian dan sumpah serapah datang bertubi-tubi, maka pada saat itu juga Misbakhun mencoba bangkit berjuang, dia ingin membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan apa yang orang-orang dituduhkan. Dalam terali besi dia terus berjuang menuntut keadilan yang telah dirampas penguasa, melawan tekanan-tekanan politik yang semena-mena. Dengan ber...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Recovery PKS vs Recovery Partai Demokrat

Tulisan seorang akademisi di kotanya Jokowi, "Mendengarkan pidato penyelamatan partai demokrat malam ini, terasa sekali bedanya dgn PKS. Demokrat dan PKS sama-sama mengalami prahara, tapi strategi penanganannya jauh berbeda. Jika Demokrat kerisauan elit partai atas turunnya elektabilitas mendesak sBY segera turun tangan, di PKS pemicu penyelamatan lebih berat lagi dengan adanya konspirasi tirani kekuasaan.. Jika Demokrat butuh waktu berbulan-bulan utk mengambil keputusan penyelamatan yg juga masih menggantung, PKS cuma butuh waktu 2 hari utk recovery dan berlari kembali dengan semangat menggunung.. Jika di Demokrat Ketua Dewan Pembina dan Ketua Majelis Tinggi Demokrat yg juga merangkap sbg Presiden RI terpaksa harus turun gunung menyelesaikan kemelut, di PKS cukup dengan Sekjen Partai yg rela melepas jabatannya utk berjibaku membakar semangat kader dan membuat publik salut.. Jika Demokrat butuh 8 langkah teknis sbg strategi (ini bahkan lebih dari jatah nomor...
Posting Komentar
Baca selengkapnya